JAKARTA – Umat Islam yang terdiri dari warga dan ulama Jagakarsa mengadukan penolakan pembangunan Rumah Pastoran ke Camat Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).
Mereka menolak pembangunan Rumah Pasturan di Jalan Sirsak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mempertanyakan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Tokoh Islam sekaligus ketua MUI Jagakarsa KH Drs Sulaiman Rohimin kepada Camat Jagakarta menegaskan keresahan umat Islam atas peletakan batu pertama yang melibatkan aparatur negara.
“Apa-apan aparat ada disini, dimana-mana kalo ada pembangunan panggil kuli bangunan, kok ada Kapolsek, Danramil.
Kalo ini ada penipuan saya akan bela ummat Islam. Kami siap berjihad,” tegasnya.
Sulaiman mengklaim larangan pembangunan di areal tanah tersebut dilakukan sejak Jokowi menjadi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau ada orang dateng minta izin yang sama pada tanah yang masih status quo tanya dulu dong, kita masih pada hidup,” ujarnya.
Sulaiman mendesak IMB dicabut. Ia menuding pembagunan rumah pastoran ini sebagai sarana kristinesasi. “Kalau ada rumah Kiai dibangun pasti disana ada pengajian dan sekian lama akan dibangun masjid.
Begitu juga rumah Pastor. Bohong kalau gak ada kegiatan keagamaan dan gak menutup kemungkinan dibangun Gereja,” ujarnya.
baca juga : Pendeta yang Dibunuh di Prancis Donasikan Lahan untuk Masjid
Sementara menyikapi desakan umat Islam Jagakarsa, Camat Jagakarsa Abdul Khalik berjanji akan menghentikan pembangunan rumah Pastoran tersebut.
Menurut Abdul Halik, pihaknya akan berupaya untuk menghentikan pembangunan tersebut. “Kalau IMB tidak bisa dicabut, minimal pembangunan kita hentikan.
Saya berjanji akan tutup tuh jalan akses ke lokasi agar mobil yang membawa bahan bangunan tidak bisa masuk,” ujarnya.
Dalam kesempatan pertemuan itu, masyarakat Jagakarsa juga menyampaikan pernyataan sikap secara keras :
1. Kami Dewan Masjid Indonesia (DMI), FPI, MKDN, Kuliah Subuh Minggu, Kuliah Subu Rabu, MUI Jagakarsa, RW Se-Jagakarsa, RT-Sejagakarsa, LMK Jagakarsa, NU, KUHAB
2. Menolak Gereja, Rumah Pastor, apapun bentuk bangunan untuk tidak dibangun di Jalan Sirsak adalah harga mati
3. Menyatakan dari pihak FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) tidak ada lagi pembangunan apapun diwilayah tersebut selamanya yang sudah ber status qou menurut UU dan permohonan 500 warga Jagakarsa.
4. Meminta izin tersebut dicabut segera dan kami siap memantau 24 jam aktivitas apapun di Paroki kalau tidak dihentikan
sumber : disini
